Pengurusan/ Rekomendasi Pembuatan SKCK/ SKBB
Pengurusan/ Rekomendasi Pembuatan SKCK/ SKBB

Pengurusan/ Rekomendasi Pembuatan SKCK/ SKBB

Persyaratan Pengurusan/ Rekomendasi Pembuatan SKCK/ SKBB :

1. Surat Pengantar SKCK/ SKBB dari Wali Nagari

2. Foto Copy KTP

3. Foto Copy KK

4. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 1 Lembar

5. Foto Copy Tanda Lunas Pembayaran PBB

Prosedur :
1. Pemohon
2. Pendaftaran (waktu pelayanan 1 menit)
3. Pelayanan (waktu pelayanan 1 menit)
4. Pemberkasan (wkatu pelayanan 2 menit)
5. Syarat Lengkap (waktu pelayanan 1 menit)
6. Proses (waktu pelayanan 10 menit)
7. Surat Keterangan ke Pemohon

Waktu Pelayanan :
1. Senin - Kamis : Jam 08.00 - 15.00 Wib
2. Jumat : Jam 08.00 - 15.30 Wib
3. Waktu Penyelesaian : 15 menit

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk : Rekomendasi SKCK/ SKBB

Pengelolaan Pengaduan :
Contact Person dan email [email protected]
1. Autio Fajara Etsya, A.Md
  HP/ WA : 0823-8442-1998

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Sarana :
1. Meja Pendaftaran
2. Ruang Pelayanan

Prasarana :
1. Komputer 1 set
2. Meja dan Kursi

Kompetensi :
1. Operator Komputer
2. Pengadministrasi Persuratan
3. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

Jumlah Pelaksana : 3 Orang

Pengawasan Internal :
1. Dilakukan Penilaian Kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan : Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Surat Rekomendasi SKCK/ SKBB ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan di stempel basah

Evaluasi Kinerja : Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dan Evaluasi Pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).